Thursday, January 10, 2013

Penyebab dan Bentuk Korupsi




Banyak sekali Sebab-sebab terjadinya korupsi dibawah ini beberapa penyebab terjadinya korupsi :

  • Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat
  • Kurangnya transparansi pada pengambilan keputusan pemerintah
  • Kampanye-kampanye politik yang mahal dengan pengeluran lebih besar dari pendanaan politik yang normal
  • Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar
  • Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan ‘teman lama’
  • Lemahnya ketertiban hukum
  • Lemahnya profesi hukum
  • Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media masa
  • Kerakusan para pejabat terhadap uang 
  • Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil 
  • Kurangnya kesabaran dalam memperoleh harta benda
  • Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau ‘sumbangankampanye’.


sedangkan bentuk bentuk Bentuk korupsi secara umum adalah sebagai berikut:

Penyuapan atau penyogokan, Bentuk korupsi ini merupakan yang terbanyak. Bahkan kebanyakan masyarakat menganggapnya sinonim dengan korupsi itu sendiri. Bentuk pembayaran penyuapan bisa berupa uang cash, hadiah barang kekayaan (emas, perhiasan, jam, lukisan, dan lain-lain), hadiah berupa pelayanan (services), pembayaran biaya jalan-jalan dan berlibur, menyediakan beasiswa untuk anak atau saudara pihak yang disuap, dan lain-lain. Walaupun penyuapan ini dianggap sebagai kriminal oleh berbagai peraturan perundangan di seluruh dunia, tetapi ia berkembang sangat luas terutama di birokrasi nagara yang sedang berkembang sehingga seakan-akan menjadi kepercayaan bahwa orang dapat membeli apa saja yang ia mau dan ia suka dengan uang (suap).

Nepotisme, kronisme, dan favoritism, Nepotisme, kronisme, dan favoritism merupak bentuk korupsi yang merajalela di negara yang belum berkembang dan sedang berkembang. Memberikan pekerjaan kepada teman atau saudara yang memenuhi kualifikasi bisa dianggap sebagai nepotisme walaupun dari segi manajemen tidak besar resikonya bagi birokrasi institusi. Sebenarnya nepotisme tidak terbatas hanya pada pemberian pekerjaan saja, tetapi meliputi semua bentuk transaksi dalam urusan publik yang didasarka pada unsur perasaan (sentiments) dan kesukaan daripada faktor hukum dan perudangan.

Penggelapan, kecurangan/penipuan, dan pemerasan, Bentuk korupsi ini biasanya hanya melibatkan individu itu sendiri, tidak melibatkan sesama pegawai atau antara pegawai dengan klien. Pelakunya biasanya adalah orang yang berkedudukan tinggi atau cukup tinngi dan berkekuasaan seperi bos, presiden, perdana menteri, rektor perguruan tinggi, dekan, dan lain-lain. Biasanya untuk menutupi perbuatan korupnya, si pelaku menggunakan bentuk korupsi lain yaitu penyuapan atau nepotisme agar tindakan korupnya tidak diketahui pihak luar. Pelaku menggunakan kekayaan publik untuk memperkaya diri sendiri, misalnya menggunakan fasilitas kantor seperti mobil, komputer, telepon, mesin fotokopi, dan lain-lain untuk kepentingan pribadi. Bentuk lain misalnya melebihkan budget kantor, membeli paralatan kantor yang tidak perlu, memungut pajak untuk dimasukkan ke kantong sendiri, dan lain-lain. Hamzah Jur Andi menyatakan bentuk-bentuk korupsi di Indonesia antara lain:

  • Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi
  • Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan
  • Penyuapan dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu
  • Penyuapan pada hakim dan advokat
  • Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan serta korupsi dalam hal menyarahkan alat keperluan TNI dan KNRI
  • Korupsi Pegawai Negeri dengan menggelapkan uang dan surat berharga
  • Pemalsuan buku-buku dan daftar-daftar
  • Korupsi Pegawai Negeri dengan merusak barang, Akta, Surat, atau Daftar
  • Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dengan menerima hadiah atau janji; Pegawai Negeri memksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan
  • Penerimaan hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan
  • Penyuapan pegawai negeri dengan menerima gratifikasi. Gratifikasi adalah pemeberiandalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, raba (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya
  • Penyuapan pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan jabatan

No comments:

Post a Comment

rate